OECD energi terbarukan Indonesia

Pemerintah Terus Dorong Energi Terbarukan

Pemerintah menargetkan menambah pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) sebesar 16,7 GW dalam RUPTL 2019-2028. Target ini diharapkan dapat mencapai 23% bauran energi dari EBT pada 2025.

Pembangunan pembangkit listrik EBT di luar Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028 dapat dilakukan tanpa harus menunggu perubahan RUPTL, selama sistemnya memadai.

“Ini untuk mendorong agar pembangunan pembangkit EBT lebih cepat. Rencana tambahan pembangkit EBT tidak perlu masuk RUPTL. Kalau PLN setuju, bisa dimasukkan ke RUPTL selanjutnya,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, belum lama ini.

sumber: ESDM

Kementerian ESDM telah menginstruksikan PLN agar terus mendorong pengembangan energi terbarukan. “Jadi ini kita dorong, terutama EBT, supaya bisa lebih cepat. Karena ada UU yang mewajibkan bahwa 23% dari bauran energi itu harus dari EBT di tahun 2025,” kata Ignasius Jonan.

Dalam RUPTL 2019-2028, batubara masih menyumbang lebih dari 60% bauran energi, dan diharapkan berkurang seiring dengan bertambahnya EBT mulai 2025. Hingga 2019, bauran energi EBT masih sebesar 11,4%.

Ilustrasi tongkang batubara – Banjarmasin Post

Penggunaan teknologi pembangkit listrik yang ramah lingkungan terus didorong pemanfaatannya. Hal ini dilakukan antara lain dengan mendorong penerapan teknologi PLTU Clean Coal Technology (CCT).

Sementara itu, Kementerian ESDM juga menginstruksikan PLN agar bauran energi dari gas dijaga sebesar minimum 22% pada tahun 2025 dan seterusnya, guna mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermittent (Variable Renewable Energy). 

Penambahan infrastruktur ketenagalistrikan yang direncanakan dibangun sampai dengan tahun 2028 adalah: pembangkit tenaga listrik sebesar 56.395 MW, jaringan transmisi sepanjang 57.293 kms, gardu induk sebesar 124.341 MVA, jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms,

Khusus untuk pembangkit tenaga listrik, beberapa proyek mengalami perubahan lingkup atau kapasitas, dan pergeseran tanggal operasi komersial. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pertumbuhan listrik. Namun demikian, sebagai upaya untuk meningkatkan keandalan sistem, dalam RUPTL ini juga terdapat tambahan beberapa proyek baru.

“Proyeksi pertumbuhan listrik rata-rata 6 hingga 7%.”

Menteri ESDM Ignasius Jonan

Untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga 99% pada 2019, maka dibutuhkan penambahan pelanggan sebesar 3,8 juta pelanggan. Sepanjang 2021-2028, rata-rata penambahan pelanggan diproyeksikan sebesar 1,2 juta per tahun.

Pembangkit Gas

Di samping itu, Jonan menjelaskan juga pembangkit listrik berbasis gas juga tidak perlu dimasukkan ke dalam perencanaan RUPTL. Hal tersebut bertujuan meningkatkan penggunaan gas di dalam negeri dan cepat bisa digunakan jika suatu waktu dibutuhkan.

“Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), PLT Gas Uap (PLTGU) atau mesin gas (PLTMG) itu yang kapasitasnya sampai dengan 10 mega watt (MW) itu tidak perlu dimasukkan ke perencanaan RUPTL,” kata Ignasius Jonan.

Pembangkit listrik berbasis gas, lanjut Jonan, akan bisa dimanfaatkan untuk wilayah kepulauan di Indonesia bagian tengah dan timur jika dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan baku batubara.

“Kalau bikin PLTU cuma 5 MW, di kepulauan yang kecil-kecil, saya pikir tidak efektif, karena kirim batubaranya susah sekali.”

Menteri ESDM Ignasius Jonan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *